KONSEP UMUM TENTANG AKAD (TRANSAKSI)

0
1542

KONSEP UMUM TENTANG AKAD (TRANSAKSI)

DAN KHIYAR DALAM FIQH MUAMALAH

Oleh M. Badrut Tamam

Tugas matakuliah Fiqh Muamalah S2 IAIN Walisongo, 2008

 

I. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, diperlukan aturan, etika, norma, ataupun batasan-batan. Nilai-nilai inilah yang akan mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau ketika berhubungan dengan orang lain. Akad adalah batasan-batasan kehidupan, yang berfungsi untuk mmbatasi hubungan manusia, mengatur kehidupan muamalah manusia.

Islam memuliakan dan manyucikan akad-akad yang ada dan memerintahkan kaum muslimin untuk menghormatinya walaupun akan dijalankan dengan orang nonmuslim. (Al-Mishri: 2006, hlm. 96-97). Akad atau transaksi memegang peran penting dalam setiap aktivitas perekonomian secara umum. Akad yang kita lakukan akan memberikan pengaruh besar pada akibat hukum dari sebuah transaksi yang bersifat mengikat. Dalam fiqh muamalat, akad menjadi tema penting yang harus dipahami dengan tepat, karena akad akan menjadi penentu sah tidaknya transaksi yang berlangsung. Bahkan walaupun hasil dan tujuan dari sebuah transaksi tersebut memiliki persamaan, namun dikarenakan akadnya berbeda, bisa saja satu transaksi dikategorikan tidak sah dan transaksi lainnya sah dalam perspektif fiqh.

Terdapat dua tema pokok yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini, yaitu akad atau transaksi dan khiyar, keduanya dalam perspektif fiqh muamalah. Khiyar sendiri memang berhubungan erat dengan akad. Akad sebagai sebuah transaksi, pada sisi tertentu membuka peluang terjadinya khiyar dengan berbagai jenisnya.

Perlu penulis kemukakan batasan muamalah dalam pembahasan ini. Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Ahmad Rofiq (Rofiq: 2007), cakupan fiqh muamalah semula mencakup pola dan sistem pergaulan antarsesama manusia, namun dalam perkembangannya kajian fiqh muamalah ini lebih terfokus pada fiqh muamalah kebendaan atau perekonomian, maliyah iqtishadiyah. Dalam perspektif fiqh muamalah maaliyah iqtishadiyah inilah kajian ini difokuskan.

II. Pembahasan

  1. AKAD (TRANSAKSI)
1.                  Konsepsi Umum tentang Akad

Pengertian akad dari berbagai segi, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili (Zuhaily: 2002, hlm. 2980), adalah sebagai berikut:

Secara etimologi, akad dapat didefinisikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.

Sementara secara terminologi ulama fiqh, akad pada umumnya ditinjau dari dua segi, secara umum dan khusus. Akad secara umum dan khusus sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaily :

Definisi akad secara umum :

كل ما عزم المرء على فعله, سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين او احتاج إلى إراتين إلى إنشاءه كالبيع والإيجار والتوكيد والرهن.

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Pengertian akad secara khusus :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.

Ikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

Pengertian lain adalah sebagaimana dikemukakan Ibnul Human (dalam Syafei: 2006, hlm. 45), adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Dari dua pengertian tersebut, terdapat tiga hal yang mendapat penekanan. Pertama, adanya ijab kabul. Kedua, akad harus didasarkan pada ketentuan syara’. Ketiga, memiliki dampak pada objek akad yang telah disepakati.

Dengan demikian, dapat dikatakan tidak semua bentuk transksi dapat dikategorikan sebagai akad, terutama dalam perspektif fiqh. Paling tidak, sebuah akad harus terdapat unsur adanya ijab kabul, bersifat mengikat sesuai dengan objek akad, dan harus berdasarkan pada ketentuan syara. Sebuah akad yang tidak berdasarkan pada ketentuan umum syariat Islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akad dalam perspektif fiqh.

Perlu dikemukakan juga bahwa akad berbeda dengan wa’ad. Wa’ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebenarnya keduanya memang terdapat kesamaan yakni menimbulkan sebuah kewajiban. Perbedaannya terletak pada pihak yang terkena kewajiban (Karim: 2003, hlm. 67). Dalam janji yang tekena kewajiban adalah pemberi janji yakni memenuhi janjinya. Sementara pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad tidak terdapat kesepakatan yang rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Firman Allah Swt. :

يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ……(الإسراء: 1)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Al-Maidah: 1)

اأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا (الإسراء: 34)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’ : 34)

Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

2.      Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul saja. Hal ini disebabkan pihak yang berakad dan obyek akad memang sudah merupakan suatu keharusan yang termasuk syarat adanya akad (Syafei: 2006, hlm. 45).

Sementara selain ulama Hanafiyah, akad memiliki tiga rukun (Zuhaily: 2002 hlm. 2930). :

  1. Orang yang berakad, contoh, penjual dan pembeli
  2. Sesuatu yang diakadkan
  3. Ijab kabul

Shighat aqad atau ijab qabul merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Shighah akad ini dinyatakan melalui ijab dan kabul. Ijab Kabul tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:

  1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
  2. Antara ijab dan Kabul harus ada kesesuaian
  3. Pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan, memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang berakad (Ash-Shiddiqy: 1999, hlm. 28)

Pengertian Ijab Kabul

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana diungkapkan Ibnu Abidin (dalam Syafei: 2006, hlm.45-46), adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata seelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Selain ulama ulama Hanafiyah, menurut Ad-Dasuki (dalam Syafe’i: 2006, hlm.46), bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

Dari kedua pendapat di atas, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.

Macam-macam Ijab Kabul

Ijab Kabul dalam prakteknya dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Beberapa jenis ijab Kabul tersebut memiliki nilai kekuatan yang sama.

  1. Ijab Kabul dengan Perkataan

Ijab Kabul dengan perkataan adalah jenis yang paling banyak ditemui. Sighat jenis ini memang paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Dalam hal ini, disyaratkan ucapan masing-masing dapat dipahami.

Kata kerja dalam akad juga menjadi pembahasan para ulama. Para ulama sepakat bahwa fiil madhi dapat digunakan dalam akad karena merupakan kata kerja paling mendekati maksud akad. Para ulama juga membolehkan menggunakan fiil mudhari. Maksud yang dipergunakan adalah pada masa sekarang, bukan pada masa yang akan dating (Syafe’I : 2006, hlm. 48). Mengenai fiil amar, di antara ulama terjadi perbedaan. Ulama Hanafiah tidak membolehkannya, kecuali dalam pernikahan. Adapun jumhur ulama membolehkannya, baik dalam jual beli maupun lainnya. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa yang terpenting dalam akad adalah landasan pengucapannya, yaitu keridhaan. Mengenai sighat akad dengan pertanyaan semua ulama sepakat tidak memperbolehkannya (Syafe’i: 2006 hlm.. 48).

  1. Ijab Kabul dengan Perbuatan

Dalam akad terkadang cukup dilakukan dengan perbuatan. Contoh ijab Kabul dalam perbuatan adalah sebagaimana yang terjadi di pasar swalayan. Dalam transaksi itu tidak diperlukan pembicaraan dalam akadnya. Seseorang tinggal mengambil barang kemudian membayar di kasir sesuai dengan harga yang tercantum. Dalam akad ini, kedua pihak telah sama-sama mengerti kehendak pembeli dan penjual dengan sendirinya telah terpenuhi.

Praktek seperti di atas saat ini banyak kita temukan dalam perdagangan modern. Dalam fiqh jual beli seperti itu disebut dengan bai’ al-ma’athah, yakni jual beli dengan saling memberi.

Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu dianggap batal.

Sementara para ulama Syafi’iyyah terdahulu tidak membenarkan akad seperti itu karena menurut mereka kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai ijab dan Kabul ini. Namun ulama Syafi’iyyah belakangan seperti Imam Nawawi membolehkan akad dengan perbuatan ini karena telah menjadi adat kebiasaan dalam sebagian besar masyarakat muslim (Hasan: 2003, hlm. 104). Ulama Syafi’iyyah lainnya seperti Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akd dengan perbuatan dalam jual beli ringan seperti membeli kebutuhan sehari-hari (Syafei : 2006, hlm. 50).

  1. Ijab Kabul dengan isyarat

Ijab Kabul bagi orang yang memiliki kekurangan dalam hal bicara atau bahkan bisu sama sekai, tentu menimbulkan masalah tersendiri. Tidak mungkin dia melakukan ijab kabul dengan perkataan. Apabila dengan perbuatan langsung, tentu akan membingungkan bagi pihak lain. Untuk itu bagi golongan ini diperkenankan untuk melakukan ijab Kabul dengan memakai isyarat (Syafei: 2006, hlm. 51). Namun akad seperti ini disyaratkan kedua belah pihak dapat saling memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan (Hasan: 2003, hlm. 104). Selain itu, apabila dapat menulis dengan baik, orang yang bisu dianjurkan untuk meggunakan tulisan saja. Hal ini akan lebih menjamin berlangsungnya akad yang dilakukan lebih sempurna, karena akan lebih mudah dipahami oleh orang lain.

  1. Ijab Kabul dengan Tulisan

Ijab Kabul dengan tulisan saat ini merupakan sebuah transaksi yang sudah sangat populer. Diperbolehkan akad dengan tulisan, baik oleh orang yang dapat bicara maupun tidak. Tulisan yang dimaksud harus jelas, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan dalam qaidah fiqhiyah adalah tulisan bagaikan perintah (Syafe’I: 2006, hlm. 51). Selain itu para fuqaha juga membentuk suatu kaidah, al-kitabah kal khitab, tulisan itu sama dengan ucapan (Ash-Shiddiqy: 1999, hlm. 30).

Namun demikian, ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan sah jika kedua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi jika keduanya hadir maka akad dengan tulisan tidak diperbolehkan (Syafe’I: 2006, hlm 51). Hal ini disbabkan tulisan tidak dibutuhkan lagi.

Abdul Sami’ Al-Misri, seorang praktisi perbankan Mesir, khusus mengenai akad hutang, barangkali termasuk akad kredit, akad harus ditulis dan pihak yang melakukan pencatatan diharuskan orang yang adil (Al-Mishri: 2006, hlm. 98-99). Ia mendasarkan pendapatnya itu pada firman Allah swt,

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه……..ولا يضار كاتب ولا شهيد ……….(البقرة: 282)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..…Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan…” (QS. Al-Baqarah: 282).

 

3.      Syarat Umum Suatu Akad
Para ulama Fiqh menetapkan, terdapat dua macam syarat terjadinya suatu akad. Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, Yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya (harus ada) dalam segala macam akad. syarat-syarat umum tertentu bagi suatu akad. Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus yang disyaratkan wujudnya akad tertentu, tidak untuk akad lainnya (As-Shiddiqy: 1999, hlm. 33). Contohnya akad jual beli memiliki syarat-syarat tersendiri, demikian juga dengan akad wadiah,hibah ijarah dan lainnya.
Syarat-syarat umum tersebut adalah sebagai berikut (Hasan: 2003, hlm. 105) :
a.       Mukallaf. Pihak-pihak yang melakukan akad harus sudah mukallaf dan dipandang mamu bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil atau kurang waras, hukumnya tidak sah.

 

b. Objek akad harus diakui oleh syara’. Secara umum objek akad harus memenuhi persyaratan:
1.      berbentuk harta
2.      dimiliki seseorang
3.      bernilai harta menurut syara’.

Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut syara’, tidak sah, seperti khamer (minuman keras). Jumhur fukaha, selain ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai, dan darah tidak boleh dijadikan objek akad karena barang najis menurut syara tidak bernilai.

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsung akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya menjual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

  1. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara’. Misalnya sorang wali yang memiliki hak mengelola harta seorang anak kecil. Wali tidak diperkenankan melakukan transaski yang dapat menghilangkan harta anak tersebut, misalnya menghibahkannya.apabila terjadi akad seperti itu, maka akadnya dipandang tidak sah.
  2. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Misalnya syarat khusus dalam jual beli tentu berbeda dengan syarat khusus sewa menyewa atau gadai.
  3. Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan isterinya, bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad seperti ini batal, karena seorang isteri memang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga.
  4. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul. Misalnya seseorang yang berjauhan, saling bertransaksi dengan surat. Sebelum surat itu sampai, orang yang menerima telah meninggal. Transaksi seperti ini batal, sebab salah satu pihak meninggal dunia yang tentu tidak dapat bertindak atas nama hukum.
  5. Ijab dan Kabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

Menurut Mustafa az-Zarqa (dalam Hasan: 2003, hlm.108), majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsung akad, sekalipun tidak pada satu tempat

4.      Macam-macam Akad

Para Ulama Fiqh membagi macam-macam akad dari berbagai segi. Dari segi keabsahannya menurut syara’ akad dibagi dua (Hasan: 2003, hlm. 110-112):

  1. Akad Sahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hokum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku bagi kedua belah pihak.
  2. Akad yang tidak sahih, yaitu akad yang tedapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fiqh muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian (Karim: 2003, hlm. 68-70) :

  1. Akad Tabarru’, adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini bukan transaksi bisnis, namun tujuan utamanya adalah mengharap pahala dari Allah Swt. Pihak yang berbuat kebaikan sekedar boleh meminta biaya yang dibutuhkan agar akad itu dapat terlaksana. Contoh akad ini adalah, qirad, rahn, hiwalah, wakalah, hibah, wakaf, shadaqah, hadiah dll.
  2. Akad Tijarah, adalah segala macam transaksi yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan materi, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa dll.

 

5.      Berakhirnya Suatu Akad

Akad berkahir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut (Hasan: 2003, hlm. 112) :

  1. Berakhir masa berlakunya
  • Dibatalkan oleh pihak-ihak yang berakad dengan kesepakatan
  1. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
    1. Akad itu fasid
    2. Berlaku khiyar syarat
    3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
    4. Tujuan akad itu teah tercapai dengan sempurna.
  2. Salah satu pihak yang berakad wafat.

 

  1. KHIYAR

Pengertian Khiyar menurut ulama fiqh (Az-Zuhaily: 2002) adalah :

أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه إن كان الخيار خيار شرط أو رؤسة أو عيب أو أن يختار أحد البيعين إن كان الخيار يار تعيين.

 

Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta’yin.”

Pada umumnya khiyar menjadi pembahasan ulama fiqh dikemukakan pada permasalahan yang menyangkut transaksi bidang perdata, terutama transaksi ekonomi. Menurut para ulama fiqh, khiyar diperbolehkan dalam Islam, didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Tim Redaksi: 2001, hlm. 914).

Jumlah khiyar sangat banyak dan di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, jumlahnya ada 17. Ulama Malikiyah membagi khiyar menjadi 2 bagian yaitu khiyar a-taammul (melihat, meneliti), yakni khiyar secara mutlak dan khiyar naqish, yakni apabila terdapat kekurangan atau cacat pada barang yang dijual. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar majelis itu batal (Syafe’i: 2006, hlm. 103-104). Ulama Syafi’iyyah membaginya menjadi dua, yaitu khiyar at-tasyahi, yaitu khiyar yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang baik dalam majelis maupun syarat. Kedua, khiyar naqishah, yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadz atau kesalahan dalam perbuatan.

Merujuk pada Ensiklopedi Hukum Islam (Tim Redaksi:2001, hlm. 915), pembahasan khiyar dibedakan antara khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar as-Syart dan khiyar at-Ta’yin; dan khiyar yang bersumber dari syara’ seperti khiyar al-aib, khiyar ar-ru’yah dan khiyar al-majelis.

  1. Khiyar as-Syart (khiyar syarat). Adalah Suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak melakukan pembatalan atau penetapan selama waktu yang ditentukan (Al-Zuhaily: 2003). Misalnya seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barnag ini, dengan catatan saya berkhiyar selama sehari atau tiga hari.”

Menurut para Ulama fiqh, khiyar syarat hanya berlaku untuk transaksi yang mengikat kedua belah pihak (misalnya jual beli, sewa menyewa dll) dan tidak berlaku untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat (Tim Redaksi: 2001, hlm. 915).

Tenggang waktu dalam khiyar syarat ini, menurut ulama fiqh harus jelas. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari dalam khiyar syarat. Menurut ulama madzhab Maliki, tenggang waktu dalam khiyar syarat bersifat mutlak, tidak ditentukan waktunya. Menurut Imam Abu Hanifah, ulama Madzhab Hanafi dan Imam ass-Syafi’i, tenggang waktu khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari. (Tim Redaksi: 2001, hlm. 914).

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits tentang kasus Habban bin Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsemun mangadu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah, ’Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al- Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi, dalam Tim Redaksi: 2001).

  1. Khiyar At-Ta’yin (khiyar ta’yin), adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jua beli. Khiyar seperti ini menurut Ulama Hanafi adalah boleh. Hal ini disebabkan produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan harus diketahui secara pasti oleh pembeli (Tim Redaksi: 2001, hlm 916). Dalam kondisi seperti ini pembeli memerlukan bantuan seorang ahli untuk menentukan jenis kualitas. Tujuan khiyar ini adalah agar pembeli tidak tertipu.

Namun, jumhur alama fiqh tidak membolehkan khiyar at-Ta’yin ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barnag yang dijual harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurut mereka, dalam persoalan khiyar at-ta’yin ini barnag yang dijual belum jelas sehingga termasuk dalam jual beli al-ma’dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara’. (Tim Redaksi: 2001, hlm. 916) Ibnu Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid, juga memberikan penegasan tentang haramnya menjual barang yang belum jelas atau samar. (Ibnu Rusyd: 2000, hlm. 546)

  1. Khiyar al-Aib (khiyar aib), yaitu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad (Al-Zuhaily: 2001). Menurut kesepakatan ulama fiqh, khiyar al-aib ini berlaku sejak cacat itu diketahui pada barang yang diperjualbelikan (Tim Redaksi: 2001).

Menurut para ahli fiqh, syarat-syarat berlakunya sayarat al-Aib, setelah diketahui terdapat cacat pada barang tersebut adalah: a) cacat itu diketahui sebelum atau sesudah akad, tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama. b). pembeli tidak mengetahui bahwa terdapat cacat ketika akad berlangsung. c). ketika akad berlangsung, pemilik barang tidak mensyaratkan bahwa ketika ada cacat tidak bisa dikembaikan. d). cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. (Tim Redaksi: 2001, hlm. 917)

Tetang proses pengembalian barang cacat ini, Ibnu Rusyd berpendapat, pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan barnag yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barnag tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun. (Ibnu Rusyd: 2002, hlm. 815). Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap memiliki barangnya dan penjual memberikan ganti rugi cacatnya, maka menurut Ibnu Rusyd diperbolehkan.

  1. Khiyar ar-Ru’yah (khiyar rukyah), yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belu dilihatnya ketika akad berlangsung (Tim Redaksi: 2002, hlm. 916).

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan Zahiri menyatakan khiyar ru’yah disyariatkan dalam Islam, berdasarkan hadits Nabi, “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar terhadap barang itu.” (HR. Daruquthni, dalam Tim Redaksi: 2001, hlm. 917). Menurut mereka akad seperti ini bisa terjadi disebabkan objek yang akan dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilhat (seperti ikan kaleng). Khiyar ru’yah ini mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Akan tetapi, Madzhab Syafi’i sebagaimana dikemukakan Ibnu Rusyd, bahwa mejual barang yang tidak ada di tempat tidak diperbolehkan sama sekali, baik barang tersebut disifati maupun tidak (Ibnu Rusyd: 2002, hlm. 763). Artinya, walaupun sifat barang itu disebutkan, jika barang tidak di tempat maka tetap saja tidak diperbolehkan. Ulama Syafiiyyah mengaggapnya sebagai penipuan besar.

Pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik tentang diperbolehkannya jenis jual beli tersebut adalah dengan menyebutkan sifat barang itu dan dalam kegaibannya itu, barang tersebut dapat dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima. Setelah melihatnya, pembeli memiliki hak khiyar, jika suka maka ia dapat meneruskan akad, namun jika tidak maka ia memiliki hak untuk membatalkannya (Ibnu Rusyd: 2002, hlm. 765). Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam transaksi ini tidak ada penipuan sama sekali, karena pembeli memiliki khiyar ru’yah berarti tidak ada penipuan meski ru’yah itu sendiri tidak terjadi.

  1. Khiyar al-Majlis (khiyar majelis), yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah (Al-Zuhaily: 2001). Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang bertransaksi telah berpisah badan atau tempat atau salah satu di antara keduanya telah memutuskan pilihan untuk mnjual dan/atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku untuk transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Khiyar majelis dikenal di kalangan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah. Hanya saja khiyar majelis tidak terdapat pada semua akad. Khiyar ini ada pada akad yang sifatnya penukaran, seperti jual beli, upah mengupah dan lain-lain (Syafe’i: 2006, hlm. 112-113).

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majelis ini didasarkan bahwa jika kedua pihak mengadakan ijab Kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh dan tidak lazim selagi keduanya masih di tempat atau belum berpisah. Keduanya masih memiliki kesempatan atau saling berpikir (Syafe’i: 2006, hlm. 115). Adapun batasan kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah, yakni dapat dengan berjalan, naik tangga dan lain-lainnya.

 

III. Penutup

  1. Kesimpulan

Tulisan di atas memberikan pengertian yang jelas bahwa akad menjadi salah satu dasar dan unsur penting dalam menjalankan aktifitas perekonomian menurut syariah. Bentuk-bentuk akad yang akan kita jalankan tergantung pada akad yang kita pergunakan. Pemenuhan terhadap rukun dan syarat dalam akad juga tidak dapat dikesampingkan, karena akan berdampak sah tidaknya akad yang bersangkutan. Perbedaan pendapat para ulama tentang akad dan khiyar di atas pada dasarnya bukan pada hal-hal yang sangat prinsip sehingga masih dapat dipahami atau bahkan mungkin dipadukan untuk mewujudkan sebuah akad yang sempurna.

Terdapat hubungan yang demikian tegas antara akad dan khiyar. Sebenarnya khiyar lebih merupakan akibat dari adanya akad. Artinya akad yang terjadi memungkinkan terjadinya berbagai jenis khiyar sesuai dengan kondisi yang menyertainya. Konsep khiyar pada dasarya merupakan sistem perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam sistem syariah. Dengan khiyar, di antaranya, konsumen akan terhindar dari berbagai hal yang merugikan walaupun telah terjadi akad yang sifatnya mengikat. Dengan demikian akad, bukanlah harga mati, sebab dalam kondisi tertentu akad dapat dibatalkan melalui konsep khiyar dengan ketentuan-ketentuan yang menyertainya.

Dalam dunia modern, kepastian transaksi menjadi sebuah kebutuhan mutlak dalam sistem perekonomian.. Kita berharap konsep perekonomian Islam (fiqh muamalah) mampu meresponsnya. Di antaranya Konsep akad secara tertulis dalam fiqh muamalah, walaupun dalam fiqh klasik terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, ternyata memegang peranan demikian penting dan mutlak. Hal ini disebabkan hampir seluruh transaksi perekonomian modern yang dampak objek akad lebih besar, mempergunakan sistem surat-surat sebagai bukti transaksinya. Dalam hal-hal tertentu barangkali masih diperlukan penggalian hukum dalam rangka merespons perkembangan dunia perkonomian global dewasa ini.

 

  1. Penutup

Demikian makalah ini disusun dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis. Semoga bermanfaat. Saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan.

 


Daftar Pustaka

 

 

Al-Mishri, Abdul Sami’:2006, Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami, terj. Dimyauddin Djuwaini, “Pilar-pilar Ekonomi Islam,” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddiqy, TM. Hasbi: 1999, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaily, Wahbah : 2002, Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh, Beirut, Dar al-Fikr.

Hasan, M. Ali : 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya.

Karim, Adiwarman Azwar : 2003, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta, IIIT Indonesia.

Rofiq, Ahmad : 2007, Course Outline Matakuliah Fiqh Muamalah, PPs IAIN Walisongo

Rusyd, Ibnu: 2002, Bidayah al-Mujtahid, Terj. Muhammad Ghozali, Jakarta, Pustaka Amani.

Syafe’i, Rahmat: 2006, Fiqh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia

Tim Redaksi : 2001, Ensiklopedi Hukum Islam 3, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoave.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY