SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI

0
3744

SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI

 

Oleh:  M. Badrut Tamam

Disampaikan pada perkuliahan Sosiologi Pendidikan, Program Doktor (S3) UIN Raden Fatah Palembang

 

 

 

 PENDAHULUAN

 

Sekolah adalah sebuah konsep yang mempunyai makna ganda. Pertama, sekolah berarti suatu bangunan atau lingkungan fisik dengan segala perlengkapannya yang merupakan tempat untuk menyelenggarakan proses pendidikan tertentu bagi kelompok manusia tertentu. Dengan demikian, apabila kita mendengar perkataan “sekolah” maka yang terbayang adalah lingkungan fisik seperti  itu. Bayangan sekolah sebagai lingkungan fisik seperti itu diperkuat dengan keseragaman relative mengenai bentuk bangunan dan perlengkapannya,sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi fisik sekolah-sekolah yang sejenis dan setingkat relative sama. Kedua,sekolah berarti suatu proses atau kegiatan belajar mengajar. Kita bisa menggunakan istilah “menyekolahkan” anak, atau mengatakan”anak  saya bersekolah SMP Negeri 1”. Dalam hal ini apabila mendengar perkataan”sekolah”maka yang terbayang di kepala kita adalah proses pendidikan itu sendiri.

Jadi dalam hal ini sekolah dipandang sebagai sebuah pranata untuk memenuhi kebutuhan khusus tertentu. Bisa juga “sekolah”diartikan sebagai sebuah organisasi ,yaitu organiasi social yang mempunyai struktur tertentu yang melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sesungguhnya ketiga pengertian itu selalu berdampingan,karena proses belajar berjalan dalam sebuah lokasi dan diselenggarakan oleh organisasi yang mempunyai struktur dan tujuan tertentu. Penampilan keterpaduan antara ketiga makna tersebut dipengaruhi oleh berbagai factor seperti jumlah,tingkat usia, serta karakteristik lain yang menandai orang-orang yang terlibat didalamnya serta tujuan,program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan,lama waktu penyelenggaraan,dan pendekatan yang digunakan. Akan tetapi diantara semuanya itu terdapat persamaan yaitu bahwa setiap lembaga yang dinamakan sekolah berperan mengurusi manusia,bukan mengurusi benda-benda mati.

Dalam hal ini Setiap sekolah memiliki komponen-komponen sarana fisik seperti lahan,bangunan (kantor, ruang belajar,jamban,dan lain-lain),kurikulum,dan orang-orang (guru,pimpinan,karyawan non edukatif, dan pelajar). Komponen-komponen tersebut menyumbang dengan fungsi dan perannya untuk keberhasilan lembaga. Sebagai sebuah system,sekolah mempunyai keterkaitan dengan sistem lain yang jumlahnya tidak sedikit. Sistem luar itu meliputi antara lain orang tua siswa,komuniti sekitar sekolah dll. Pola hubungan antara sekolah dengan system lain diwarnai dan diisi dengan informasi-informasi yang berarah timbale balik. Input atau timbal balik itu dapat berupa dorongan bagi sekolah untuk mengadakan perubahan pada struktur atau interaksi edukatif di dalamnya atau untuk mempertahankan yang telah ada. Umpan balik yang menimbulkan perubahan disebut morfogenis,sedangkan yang mendorong untuk mempertahankan corak struktur dan interaksi yang telah ada dinamakan umpan balik yang bersifat morfostatis.

 

 

 

 

PEMBAHASAN

 

  1. PENGERTIAN SEKOLAH SEBAGAI OARGANISASI

 

  1. Sekolah

Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yakni skhole, scolae, skhoe atau scolae yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan diwaktu luang bagi anak-anak ditengah kegiatan mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, secara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Utuk mendampingi dalam kegiatan scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memeberikan kesempatan-kesempatan yang sebebsar-besarnya kepada anak – anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas.[1]

Kini, kata sekolah dikatakan sunarto (1993), telah berubah berupa bangunan atau lembaga untuk belajar dan serta tempat memberi dan menerima pelajaran,. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, jumlah kepala sekolah bisa berbeda pada tiap sekolahanya, tergantung dengan kebutuhan. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memenfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengna fasilitas yang lain. Ketersidiaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksanakan proses pendidikan.[2]

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang un tuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik (guru). sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Nama- nama sekolah ini berfariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak – anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan sekolah dasar.[3]

Ada pula sekolah non pemerintah, yang yang disebut sekolah swasta (private schools). Sekolah suwasta mungkin untuk anak- anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, keagamaan, seperti sekolah Islam (madrasah, pesantren); sekolah kristen, sekolah katolik, sekolah Hindu, sekolah Buda atau sekolah khusus lainya yang memeiliki standar lebih tinggi untuk memepersiapkan prestrasi pribadi anak didik.[4]

  1. Organisasi

Robert Presthus dalam bukunya The Organizational Society (1962) menyatakan bahwa masyarakat kita merupakan yang terdiri dari organisasi-organisasi.[5] Pernyataan tersebut menunjukkan betapa organisasi telah menjadi fenomena yang menonjol dalam kehidupan. Jadi organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Sondang P. Siagian organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal.[6]

Atmosudirdjo berpendapat bahwa organisasi adalah suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang berdasarkan suatu perjanjian untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang tertentu.[7]

Dari pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki visi dan misi sama yang saling berkaitan yang tidak dapat diganggu gugat dengan yang lainnya, sehinnga organisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya.

 

  1. Sekolah Sebagai Organisasi

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan norma kemasyarakatan . lembaga sosial sering pula dinamakn pranata sosail.[8]

Philip Robinson (1981) menyebut sekolah sebagai organisasi yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu. Sekolah sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu, yaitu memeudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan.[9]

Sekolah sebagai organisasi memiliki perbedaan dengan organisasi lainnya, sebagai contoh dengan organisasi pabrik atau klub sepak bola. Secara umum, yang membedakan segala organisasi dari organisasi yang lainnya tujuan yang ingin dicapai. Sebuah pabrik sepatu dipastikan memiliki tujuan menghasilkan barang-barang jadi berupa alas kaki, sedangkan sekolah bertujuan menghasilkan individu-individu yang terdidik.[10]

 

 

  1. SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI PEMBELAJAR

Era global sekarang dengan tingkat perubahan yang sangat pesat mengakibatkan banyak ketidakpastian masa depan yang dilalui. Dengan ini menuntut setiap organisasi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi permasalah tersebut. Berkaitan dengan lembaga pendidikan seperti sekolah, Hoy dan Miskle (2001) menyatakan perlunya sekolah menjadi organisasi pembelajar.[11]

Menurut Bischoff organisasi pembelajar adalah organisasi yang mencari untuk menciptakan masa depannya, menjadikan pembelajaran sebagai proses kretif yang terjadi berkesinambungan bagi seluruh anggotanya, mengembangkan, beradaptasi, dan mentransformasikan dirinya dalam menjawab kebutuhan serta aspirasi orang – orang di dalam organisasi ataupun luar organisasi baik secara individu maupun kolaktif untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam berkarya sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Sekolah pada dasarnya merupakan lembaga tempat di mana proses pembelajaran terjadi terutama dalam pemahaman konvesional, di mana belajar dilakukan oleh siswa dan guru berupayah untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai kompetensi yang diharapakan. Belajar dan pembelajaran siswa akan makin meningkat dan berkualitas apabila seluruh unsure dalam organisasi sekolah meningkat dan berkualitas sehingga kapasitas organisasi sekolah terus mengalami peningkatan dan perluasan kearah yang lebih baik dan produktif dalam perubahan dewasa ini.

Sebagai lembaga pendidikan tempat terjadinya proses pembelajaran maka mengelola organisasi sekolah memerlukan kebijakan manajemen dan kepemimpinan yang dapat memberi ruang bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitasnya dan inovasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola hal tersebut secara efektif untuk dapat menumbuhkan sinergitas dalam organisasi di antara berbagai individu yang terlibat di dalamnya.

 

  1. FUNGSI- FUNGSI SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI DAN SASARAN ORGANISASI SEKOLAH

Sekolah sebagai organisasi sosial dalam sosiologi, peran dan fungsinya sebagai berikut:[12]

  1. Fungsi manestifasi pendidikan

Yaitu membantu orang mencari nafkah ; menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan hidupnya; melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkanya kepada generasi kegenerasi berikutnya; merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan cara berfikir rasional dan lain-lain

  1. Fungsi laten lembaga pendidikan

Dimana fungsi ini bertalian dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik.

 

Dikatakan Horton dan Hurt( 1996 ) bahwa ada empat jenis sasaran organisasi sekolah. Tiap sasaran meliputi titik tolak pandangan terhadap organisasi sekolah dari empat pandangan itu, diharapkan dapat memahami tentang organisasi sekolah. Yaitu :[13]

Pertama, sasaran formal dimana ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari suatu organisasi, wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis. Tuntutan formal organisasi menghendaki agar tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sekolah Untuk mencapai tujuan dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah ditentukan. Melalui stuktur organisasi yang ada, tercermin adanya tugas dan wewenang kepala sekolah, tugas dan guru dan staf administrasi sekolah.

Kedua, sasaran informal, dimana tidak sepenuhnya bekerja sesui dengan ketentuan formal. Dalam banyak hal, lebih dimodifikasi oleh tiap anggotanya sesuai dengan kapasitas pemaknaan kesadaran mereka tentang organisasi. Di sekolah seorang kepala sekolah mungkin mendapat tanggung jawab sebagai pemimpin dan penguasa formal tertinggi. Akan tetapi, pemnerimaan dan pola fikir serta tingkah laku kepala sekolah merupakan konstruksi pemahaman subjektifnya dalam kelangsungan hubungan dengan berbagai pihak dilingkungan sekolahnya. Jadi, sasaran informal merupakan interprestasi dan modifakasi sasaran – sasaran formal dari seluruh anggota yang terlibat langsung pada wadah organisasi. Sasaran ini mencakup pula persepsi masing – masing indifidu dan menjadi tujuan kegiatan pribadi dalam organisasi. Masing – masing siswa tentunya memiliki tujuan yang berfariasi dalam kelangsungan setatusnya sebagai pelajar. Mungkin ada yang berharap mendapat prestasi akademik tinggi atau memperoleh ijazah, serta ada juga yang hanya menjalankan taradisi masyarakat. Seorang pendidik mungkin hanya untuk mencari gaji, tetapi sebagianlainya masih memiliki loyalitas dan komitmen sebagai pedidik.

Ketiga, sasaran idealogis. Seperti tersirat dalam istilah tersebut, sasaran idealogis bertalian dengan seperangkat sistem eksternal atau sistem nilai yang diyakini bersama. Dalm hal ini, nuansa budaya pada pengertian sebagai suati sistem pengetahuan, gagasan dan idea yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berorilaku dalam lingkungan alam dan sosial tempat mereka bernaung . hal inimerupakan penjabaran dari pengaruh idealogis terhadap organisasi. Sasaran ini mayoriti pengaruh interaktif kultural idealogis yang dianut oleh sebagian besar manusia dalam manangkap,menyikapi dan merespons ekstensi organisasi. Suatu bangsa umumnya memiliki semangat yang tinggi untuk meraih prestasi vertikal, sementara sekolah merupakan wadah yang cukup strategis bagi mansia untuk menopang ambisi mobilitas vertikalnya. Maka, bisa diamsusikan hampir sebagian besar warga sekolah maupun masyarakat akan mengarahkan keyakinan kultural tersebut dalam memaknai keberadaan sekolah.

Keempat, sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Penekanan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktifitas organisasi yang biasa. Berkurangnya pendaftaran di dekolah-sekolah dan universitas dapat mengubah secara luas peran para pendidik atau organisasi ruang sekolah, termasuk rasioi pendidik ( guru ) terhadap anak didik ( siswa ) beserta kelas – kelas yang terpesialisasi . jika tidak, sejumlah pendidik akan menganggur.

Dari pendapat Horton dan Hurt ( 1996 ) tentang jenis sasaran sekolah di atas, mengisaratkan suatu pola pandang berbeda dari pandangan umum tantang sekolah. Sebagai organisasi, sekolah bukan hanya sekedaar tumpukan peran-peran tumpukan struktural yang kakau, statis dan jalur kerja yang serba mekanistis belaka. Mekanisme itu mengalam dinamika akualisasi melalui aneka ragam interpretasi para anggota yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam mengembangkan peran dan status yang berbeda beda.[14]

 

 

 

 

  1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH

Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah, antara lain :[15]

  1. Besar kecilnya sekolah

Ada sekolah yang mempunyai banyak merid, banyak guru dan banyak pula ruangan belajarnya, tetapi ada pula yang sebaliknya. Ada sekolah yang banyak murid-muridnya, tetapi tidak cukup guru-gurunya, tidak cukup ruangan belajarnya, dsb

  1. Letak sekolah

Sekolah yang berada dikota besar berlainan sekolah di kota kecil, dikota kecamatan, di pegunungan, dipinggir pantai, dsb. Letak sekolah atau lingkungan sekolah menentukan tokoh-tokoh masyarakat siapakah yang perlu diikut sertakan didalam membangun dan membina sekolah itu.

  1. Jenis dan tingkatan sekolah

Sekolah kejurusan berbeda dengan sekolah umum, sekolah dasar berbeda dengan SLP/SLA, dan berbeda pula dengan perguruan tinggi.

 

 

  1. MASYARAKAT DAN ORGANISASI SEKOLAH

Masyarakat memiliki hubungan erat dengan organisasi sekolah. Salah satu prinsip yang ada dalam MBS yaitu adanya partisipasi/ peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah/ pendidikan.

Namun, selama ini peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan oleh karena itu untuk memperbaikinya perlu dilakukan suatu upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama dalam mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Masyarakat juga dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, area pendidikan, teknis edukatif seperti proses belajar mengajar, menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, mendiskusikan pelaksanaan kurikulum, membicarakan kemajuan belajar dan lain-lain. Banyak hal yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, mulai dari menggunakan jasa pelayanan yang tersedia sampai keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah mencakup seluruh stake holder (orang tua, masyarakat dan komite sekolah)

 

  1. Peran Serta Orang Tua

Orang tua adalah salah satu mitra sekolah yang dapat berperan serta dalam pembelajaran, perencanaan/pengembangan maupun dalam pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan suatu mutu pendidikan sekolah.

Tim Penulis Paket Pelatihan Awal MBS untuk Sekolah dan Masyarakat (2003 : 2-7)[16] menyatakan terdapat tujuh jenis peran serta orang tua dalam pembelajaran. Adapun peran tersebut diantaranya yaitu:

  1. Hanya sekedar pengguna jasa pelayanan pendidikan yang tersedia. Misalnya, orang tua hanya memasukkan anak ke sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah.
  2. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, misalnya dalam pembangunan gedung sekolah
  3. Menerima secara pasif apa pun yang diputuskan oleh pihak yang terkait dengan sekolah, msalnya komite sekolah
  4. Menerima konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kepentingan sekolah. Misalnya, kepala sekolah berkonsultasi dengan komite sekolah dan orang tua murid mengenai masalah pendidikan, masalah pembelajaran matematika, dll. Dalam konsep MBS hal yang keempat ini harus selalu terjadi.
  5. Memberikan pelayanan tertentu. Misalnya, sekolah bekerja sama dengan mitra tertentu seperti Komite Sekolah dan orang tua murid mewakili sekolah bekerjasama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan tentang perlunya sarapan pagi sebelum sekolah, atau makanan yang bergizi bagi anak-anak.
  6. Melaksanakan kegiatan yang telah didelegasikan atau dilimpahkan sekolah. Sekolah, misalnya, meminta komite sekolah dan orang tua murid tertentu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan atau hal-hal penting lainnya untuk kemajuan bersama.
  7. Mengambil peran dalam pengambilan keutusan pada berbagai jenjang. Misalnya orang tua siswa ikut serta membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dalam pendanaan, pengembangan dan pengadaan alat bantu pembelajarannya.

 

 

  1. Peran serta masyarakat

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pada Bab XV Pasal 54 dinyatakan bahwa:[17]

  1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
  2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.
  3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah diantaranya:

  1. Menggunakan jasa sekolah
  2. Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga
  3. Membantu anak belajar di rumah
  4. Berkonsultasi masalah pendidikan anak
  5. Terlibat dalam kegiatan ekstra kurikuler dan
  6. Pembahasan kebijakan sekolah.

Dukungan masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan sekolah melibatkan peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri, serta kelembagaan sosial budaya. Penyertaan mereka dalam pengelolaan sekolah hendaknya dilakukan secara integral, sinergis, dan efektif, dengan memperhatikan keterbukaan sekolah untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

 

  1. Komite Sekolah

Menurut UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dari pengertian tersebut, Anda dapat simpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur: orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan kepala sekolah.

Tugas utama komite sekolah ialah membantu penyelanggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan:

  1. Advisory agency (pemberi pertimbangan)
  2. Supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan)
  3. Controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan)
  4. Mediator, penghubung, atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.

Pada dasarnya pemberdayaan komite sekolah dalam konteks MBS adalah melalui koodinasi dan komunikasi. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan para guru dan masyarakat dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi dapat juga dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi dilakukan secara terus menerus sebagai upaya konsolidasi untuk memperkuat kelembagaan dalam mencapai tujuan.

Tidak hanya itu, pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi dalam konteks tatakrama profesional dapat meningkatkan hubungan baik antara pimpinan sekolah dengan para guru dan staf, dan pihak sekolah dengan komite sekolah.

 

 

  1. PROBLEMATIKA MADRASAH SEBAGAI ORGANISASI

Kata madrasah merupakan isim makan dari darasa, yadrusu, darsan yang berarti belajar. Sebutan itu merujuk kepada fungsi utama madrasah dalam kultur islam, yaitu tempat belajar. Dari arti diatas sebagian ahli pendidikan islam menyebutkan bahwa pusat-pusat pendidikan dengan nama madrasah. Jadi pengertian madrasah ialah merupakan suatu lembaga pendidikan yang dibentuk dengan sengaja sebagai pusat berlangsungnya proses pendidikan.[18]

Di Indonesia, pertumbuhan madrasah di Indonesia dianggap sebagai memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, walaupun sangat dimungkinkan ia merupakan konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di timur tengah masa modern. Pada paparan sejarah pendidikan Islam ( khususnya madrasah ) akan terlihat bahwa pendidikan Islam pada saat itu terkesan sebagai pendidikan yang tradisional dan jauh dari sentuhan-sentuhan kemajuan.

Oleh karena itu, kondisi tersebut secara alamiah akan membangun image masyarakat bahwa pendidikan Islam identik dengan pendidikan yang terbelakang yang hanya dikonsumsi oleh rakyat kecil. Anggapan terhadap kondisi pendidikan Islam ini, akan menimbulkan asumsi bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam ketika itu diselenggarakan dengan apa adanya. Selain itu asumsi-asumsi terhadap pendidikan ini juga di kuatkan oleh adanya kondisi pendidikan Islam yang kurang mendapat perhatian penuh dari pemerintah (waktu itu dan sampai hari ini), sehingga pendidikan Islam termarginalkan dari pada pendidikan umum.

Di sisi lain, perkembangan madrasah pada awalnya berusaha menjembatani antara sistem pendidikan pesantren yang dianggap tradisional dengan sistem pendidikan kolonial yang moderen, secara sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga persekolahan ala Belanda yang diberi muatan keagamaan. Namun pada prakteknya posisi madrasah masih kontra produksi dengan sistem pendidikan yang dikembangkan penjajah, terutama jika dilihat dari kurikulumnya yang masih dimonopoli oleh ulum al-naqliyah (Islamic science).

Lalu muncul kemudian dikotomi pendidikan, antara sistem pendidikan barat yang moderen dengan sistem pendidikan Islam yang kolot dan tradisional. Pendidikan Islam dicirikan sekolah anak petani miskin, bahkan alumninya hampir tertutup mengakses ke jabatan birokrasi. Dikotomi tersebut pada akhirnya menjadi kesan (image) masyarakat luas yang berdampak kurang baik bagi perkembangan madrasah selanjutnya.

Kehadiran lembaga pendidikan Islam di Nusantara tidak lama berselang setelah masuk dan tersebarnya Islam, justru proses Islamisasi diperkuat oleh lembaga pendidikan sebagai medianya. [19] Madrasah tidak lahir secara instan, melainkan ia bagian dari pembaruan pendidikan sistem pendidikan sebelumnya, seperti maktab, kuttâb, istana, kedai buku, shuffah, halaqah, masjid, khân, ribâth, toko buku dan perpustakaan. Sedangkan di Indonesia madrasah ia merupakan bagian dari pembaruan pendidikan sistem pendidikan masjid, pesantren, dll tidak memiliki perbedaan yang berarti sebagai sebuah sistem pendidikan. Perbedaannya adalah keragaman, kekayaan dan elastisitas pendidikan Islam. Islam nyaris menjadikan pranata-pranata di Nusantara yang telah berlaku di komunitas setempat sebagai basis penyiaran Islam, agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat, yang kemudian diislamisasikan.[20]

Madrasah yang didirikan organisasi ini tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja melainkan juga ilmu-ilmu umum, seperti berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Meskipun mayoritas anggota organisasi ini keturunan Arab, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajarnya. Karena madrasah ini tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Arab melainkan juga anak-anak asli pribumi.[21]

 

Ini mengindikasikan bahwa pendidikan islam di Indonesia masih dibalut sejumlah problematika. Suatu Permasalahan dapat muncul dari elemen-elemen intern maupun ektern yang ada di sekitar badan itu sendiri. Begitu juga dalam pendidikan, bahwa problem-problem itu berakar dari penyebab eksternal dan penyebab internal. Problem internal hingga ekternal pun hadir di tengah-tengah pendidikan Islam. Mulai dari permasalahan internal dalam hal manajemen hingga persoalan ekternal seperti politik dan ekonomi menambah sederet daftar problem yang mestinya ditindak lanjuti.

Adapun faktor-faktor internal dalam pendidikan Islam,yaitu :

  1. Meliputi manajemen pendidikan Islam yang terletak pada ketidak jelasan tujuan yang hendak di capai, ketidak serasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional, terjadinya salah pengukuran terhadap hasil pendidikan serta masih belum jelasnya landasan yang di pergunakan untuk menetapkan jenjang-jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi.[22]

Tentunya fenomena ketidakkreatifan peserta didik tentu saja tidak lepas dari system pendidikan dan pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan yang memenag sering kali tidak menekankan peserta didik untuk bersikap kreatif. Padahal menegemen siswa yang meliputi pengolahan siswa menjadi output yang menarik itu penting. Hal ini menunjukkan bahwa menegemen pendidikan dalam lembaga pendidikan islam pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas.

  1. Faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Para guru yang merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar, umumnya lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum, ketrampilan mengajar, manajemen keles, dan motivasi mengajar. Para guru seharusnya mempunyai kompetensi padagogik , kepribadian, profesional, dan sosial.[23] Faktanya tak jarang ditemui guru mengeluhkan nasibnya yang buruk, guru tidak berkompeten untuk melakukan pengarahan; dan guru yang merasa bahwa tugasnya hanya mengajar.
  2. Faktor pemimpin sekolah yang lemah dalam komunikasi dan negosiasi. Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Selain faktor internal terdapat pula faktor-faktor eksternal yang dihadapi pendidikan Islam, meliputi :

  1. Adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas. Terlepas itu semua, apakah itu urusan Depag atau Depdiknas, mestinya alokasi anggaran negara pada pendidikan Islam tidak terjadi kesenjangan, Padahal pendidikan Islam juga bermisi untuk mencerdaskan bangsa, sebagaimana juga misi yang diemban oleh pendidikan umum.
  2. Dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral(lingkungan suatu usaha) dan bukan pendekatan fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap prodak atau lulusan pendidikan Islam. Dapat di katakan bahwa paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam masih sebelah mata. Lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas, itulah yang sering kita temui di sebagian masyarakat kita. Pandangan masyarakat yang demikian menjadi indicator rendahnya kepercayaan mereka terhadap lemabga pendidikan islam.
  3. Posisi dan peran pendidikan Islam dengan keragaman lembaga yang dimilikinya masih dipertanyakan. Seharusnya: Pendidikan Islam mampu menjalankan perannya sebagai pendidikan alternatif yang menjanjikan masa depan. Tapi faktanya, Kehadiran madrasah, sekolah dan perguruan tinggi Islam cenderung berafiliasi pada ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis atau badan-badan/ yayasan-yayasan Perguruan Islam. Yang Lebih parah lagi, kasus teroris yang dalam kisah pendidikannya ada lulusan sekolah Isalm. Ini mungkin menjadi alasan yang tidak cukup kuat, tetapi begitulah sebagian perspektif masyarakat yang ada.Dengan demikian tugas Lembaga Pendidikan Islam yang ada di Indonesia untuk menghasilkan output pendidikan yang tidak sekedar berkualiatas iman,tetapi juga ilmu bisa terwujud.

Diharapkan adanya usaha sekolah-sekolah dan instansi terkait dengan dengan pendidikan Islam untuk meciptakan pendidikan islam yang ideal, yaitu pendidikan islam yang membina potensi spiritual,  emosional dan intelegensia secara optimal.[24] Ketiganya terintegrasi dalam satu lingkaran yang akhirnya membentuk paradigma baru di masyarakat tentang kualitas yang menarik dari sekolah-seolah Islam.

Dengan demikian sikap diskriminatif dan masalah paradigma yang buruk tentang kualitas pendidikan di Sekolah Islam dapat perlahan berubah. Tentunya melalui konsep integrated curriculum, proses pendidikan memberikan penyeimbangan antara kajian-kajian agama dengan kajian lain [non-agama] dalam pendidikan Islam yang merupakan suatu keharusan, menciptakan output pendidikan yang baik, apabila menginginkan pendidikan Islam kembali survive di tengah perubahan masyarakat.

 

 

 

  1. PENTINGNYA ORGANISASI SEKOLAH YANG BAIK

Sekolah, sebagai suatu lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat kepala sekolah, guru-guru, pegawai tata usaha dan murid-murid, memerlukan adanya organisasi yang baik agar jalanya sekolah itu lancar menuju kepada jalanya.[25]

Menurut sistem persekolahan di Negeri kita, pada umumnya kepala sekolah merupakpan jabatan yang tertinggi di sekolah itu sehingga dengan demikian kepala sekolah memegang perananan dan pimpinan segala sesuatunya yang berhubungan dengan tugas sekolah dengan demikian kepala sekolah memegang peranana dan pimpinan segala sesuatunya yang berhubungan drngan tugas sekolah ke dalam maupun keluar. Maka dari itu, dalam stuktur organisasi sekolah sekolah pun kepala sekolah biasanya selalu didudukan di tempat yang paling atas.[26]

Fktor lain yang menyebabkan perlunya organisasi sekolah yang baik ialah karena tugas guru-guru tak hanya mengajar saja juga pegawai- pegawai tata usaha, pesuruh dan penjaga sekolah dan lain-lain. Semuanya harus bertanggung jawab dan didkut sertakan dalam menjalankan roda sekolah itu secara keseluruhan. Dengan demikian agar janga terjadi tabrakan dalam memegang atau menjalankan tugasnya masing-masing, diperlukan organisasi sekolah yang baik dan teratur.[27]

Dengan organisasi sekolah yang baik dimaksudkan agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat merata kepada semua orang sesuai dengan kecakapan dan fungsinya masing- masing. Tiap orang mengerti dan menyadari tugasnya dan tempatnya didalam setruktur organisasi itu. Dengan demikian dapat dapat dihindari pula adanya tindakan yang sewenang-wenang atau otoriter dari kepala sekolah, dan sebaaliknya dapat diciptkan danya suasana yang demokratis didalam menjalankan roda sekolah ini.[28]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Sekolah sebagai organisasi sosial dalam sosiologi, peran dan fungsinya sebagai berikut :

  1. Fungsi manestifasi Pendidikan
  2. Fungsi Laten Lembaga Pendidikan

Ada beberapa faktor yang dapat memepengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah, antara lain :

  1. Besar Kecilnya Sekolah
  2. Letak Sekolah
  3. Jenis dan Tingkatan Sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Idi, Abdullah. 2011. Sosio Logi Pendidikan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

SuharSaputra, Uhar. 2013. Administrasi Pendidikan. Bandung : Refika Aditama

Mahmud. 2012. Sosiologi Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia

Purwanto, Ngalim. 2010. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung : Remaja         Rodaskarya

[1] Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : Rajagarafindo Persada, 2011),hlm.142

[2] Ibid.,

[3] Ibid.,

[4] Ibid.,

[5] Suharsaputra, Administrasi Pendidikan ( Bandung : Refika Aditama, 2013 ), hlm.26

[6] Ibid, hlm. 27

[7] Ibid.,

[8] Abdullah Idi, Loc. Cit

[9] Mahmud, Sosiologi Pendidikan, ( Bandung : Pustaka Setia, 2012 ), hlm.163

[10] Ibid

[11] Uhar Suharsaputra, Op. Cit, hlm. 34-35

[12] Abdullah Idi, Op. Cit, hlm. 158

[13] Ibid, hlm. 158-159

[14] Ibid

[15] Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, ( Bandung : Remaja Rodaskarya,2010), hlm. 161

[16] Sebagaimana dikutip dari http://www.kompasiana.com/ichey_trezna/peran-masyarakat-dalam-peningkatan-mutu-sekolah-pendidikan

[17] UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[18] Hery, Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 223-224.

 

[19] Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Hal. 14-15.

[20] Azyumardi Azra, Surau; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. (Ciputat: Logos, 2003).

[21] Zuhairini dkk, Sejarah Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). Hal. 159-160.

 

[22] Abidin,Muhammad,Zainal, Problematika Pendidikan di Indonesia dan solusi Pemecahannya:posted pada 20 Februari 2010 dari http://meetabied.wordpress.com/2010/02/20/problematika-pendidikan-di-Indonesia-dan-solusi-pemecahannya/

[23] Qurroti Siti, Problematika Pendidikan Islam, from http://www.scribd.com/doc/28597217/Problematika-Pendidikan-Islam di Akses Pada 15 Januari 2011

 

[24] Miftah, Konsep Pendidikn islam yang Ideal: Posted pada 23 January, 2010, from http://miftah19. wordpress.com/2010/01/23/konsep-pendidikan-islam-yang-ideal/Di akses pada 15 Januari 2010

 

[25] Ngalim Purwanto, Op. Cit, hlm. 160

[26] Ibid.,

[27] Ibid

[28] Ngalim Purwanto, Op. Cit, hlm. 160

LEAVE A REPLY